TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD)

 

1. Fungsi BPD
   1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa;
   2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
   3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

 

2. Tugas BPD

1. Tugas BPD Desa diantaranya:
2. menggali aspirasi masyarakat;
3. menampung aspirasi masyarakat;
4. mengelola aspirasi masyarakat;
5. menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. menyelenggarakan musyawarah BPD;
7. menyelenggarakan musyawarah Desa;
8. membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
9. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
10. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa;
11. melaksanakan   pengawasan   terhadap   kinerja   Kepala Desa;
12. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. menciptakan  hubungan  kerja  yang  harmonis  dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa
14. lainnya;
15. dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

3. Hak BPD

BPD berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, Anggota BPD berhak:

1. 1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa (Perdes);
   2. mengajukan pertanyaan;
   3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
   4. memilih dan dipilih; dan
   5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

 

4. Kewenangan BPD

Kewenangan BPD adalah :

1. mengadakan pertemuan dengan  mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa yang  menjadi kewenangannya;
4. melaksanakan monitoring dan  evaluasi  kinerja  Kepala Desa;
5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan
8. Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (Tatib BPD);
10. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
11. Menyusun  dan  menyampaikan  usulan  rencana  biaya operasional  BPD  secara  tertulis  kepada  Kepala  Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
12. mengelola biaya operasional BPD;
13. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi  Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
14. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

 

5. Larangan BPD

Larangan BPD diantaranya:

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau  jasa  dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan              dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

 

STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SIJONO KEC. WARUNGASEM KAB. BATANG

 

KETUA	:	BASHOR
SEKRETARIS	:	M. MAHRUS
ANGGOTA	:	MUNAWIR
		AMINUDIN
		EDI SUSWIYANTORO